PENDEKATAN DERADIKALISASI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMOLISIAN MASAYARAKAT GUNA MENCEGAH PENGARUH TERORISME DI DAERAH
Why this work is in the frame
A frame that forgets how it found something cannot be audited. These are the routes that admitted this work.
Bibliographic record
Abstract
ABSTRACT This thesis discusses the problems Deradicalisation approach and Role of Local Governments in Supporting Community Policing Program to Prevent Terrorism in Regional Influence. From the results of research using the method of normative legal research concluded that: 1. Basic Strategy for Combating Terrorism Through Mind Deradicalisation approach departs from the assumption that terrorism started from radicalism. Therefore, efforts to combat terrorism more effectively through a de-radicalization. Its essence is to change the mindset of understanding or considered wrong. You do this by providing a new experience gained not from the battlefield, but of social life through human interaction in an open and inclusive in order to get a true understanding about jihad and terrorism. 2. Relevance Approach to the Development of Community Policing Deradicalisation (Community Policing): Through community policing, law enforcement process can be done in a more polite or do not rely on power / strength alone. In arresting alleged perpetrators of the terrorist, the police do not need to always have with violence, torture, kidnapped and / or shoot suspects without trial. Therefore, the application of power / strength should be based on the rule of law and does not violate individual rights or degrading the dignity of a person (man) who allegedly committed the crime / terrorist. 3. Role of Local Government in Supporting Community Policing wide open to be developed based on: a. Police Regulation Number 7 of 2008 are adopting various forms of community policing, both traditional as Pecalang, Ronda village, until the successful model practiced in Japan, Canada, America, and Australia. The Police Regulation opens wide opportunities for local governments to actively engage in community policing menudukung. It's reflected in the provisions of Article 23, point C on the development of social institutions; Article 28, point C on the mobilization and coordination; Article 51 point 3 of the budgets of Pos budget support; Article 62 point 1 of the acceleration and the involvement of local government in the development of community policing, and Article 66 on a common commitment associated with community policing program. b. The substance of the Police Regulation nature together with the substance of the Act No. 32 of 2004 on Regional Government. Further recommended models can be developed cooperation between the police and local government programs related to community policing, among others, as follows: First, the model adopted by the police work with have appealed to the leadership of SIP and KOD in police and police to establish cooperation with related government programs community policing and general police duties. Second, non-bureaucratic approach models .. Third, the Open Model of Cooperation, Fourth, models of institutional cooperation, and Fifth, executive engagement model. KEYWORD : The Role Of De-Radicalization And Local Government, Community Policing, Terrorists ABSTRAK Tesis ini membahas masalah Pendekatan Deradikalisasi Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat Guna Mencegah Pengaruh Terorisme Di Daerah. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan bahwa : 1. Dasar Pikiran Strategi Penanggulangan Terorisme Melalui Pendekatan Deradikalisasi berangkat dari asumsi bahwa terorisme berawal dari radikalisme. Oleh karena itu, upaya memerangi terorisme lebih efektif melalui deradikalisasi. Esensinya adalah mengubah pemahaman atau pola pikir yang dianggap salah. Caranya dengan memberikan pengalaman baru yang didapat bukan dari medan perang, tetapi dari kehidupan sosial lewat interaksi antarmanusia secara terbuka dan inklusif agar mendapat pemahaman yang benar soal jihad dan terorisme. 2. Relevansi Pendekatan Deradikalisasi dengan Pengembangan Perpolisian Masyarakat (Community Policing) : Melalui Polmas, proses penegakan hukum bisa dilakukan secara lebih ?santun? atau tidak mengandalkan kekuasaan/kekuatan belaka. Dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga teroris, polisi tidak perlu selalu harus dengan kekerasan, penyiksaan, ?menculik? dan/atau menembak tersangka tanpa proses pengadilan. Karena itu penerapan kekuasaan/kekuatan haruslah berbasis pada aturan hukum dan tidak melanggar hak-hak individu atau merendahkan harkat dan martabat seseorang (manusia) yang diduga melakukan kejahatan/teroris. 3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Polmas terbuka luas untuk dikembangkan didasarkan pada: a. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 yang mengadobsi berbagai bentuk Polmas, baik yang bersifat tradisional seperti Pecalang, Ronda Kampung, hingga model yang sukses dipraktikkan di Jepang, Canada, Amerika, serta Australia. Peraturan Kapolri ini membuka peluang yang lebar untuk melibatkan Pemerintah Daerah secara aktif dalam menudukung Polmas. Hal Ini tercermin dari ketentuan Pasal 23 point C tentang pengembangan pranata sosial; Pasal 28 point C tentang penggalangan dan koordinasi; Pasal 51 point 3 tentang dukungan anggaran dari Pos APBD; Pasal 62 point 1 tentang pelibatan Pemda pada percepatan dan pengembangan Polmas; dan Pasal 66 tentang adanya kesamaan komitmen terkait dengan program Polmas. b. Substansi Peraturan Kapolri tersebut hakikatnya bersinergi dengan substansi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya direkomendasikan dapat dikembangkan model kerja sama antara Polri dengan Pemda berkaitan dengan program Polmas, antara lain sebagai berikut: Pertama, model kerja yang diadopsi oleh Polri dengan melakukan himbauan kepada pimpinan SIP dan KOD di Polda dan Polres untuk menjalin kerja sama dengan Pemda berkaitan dengan program Polmas maupun secara umum tugas Polri. Kedua, model Pendekatan Non Birokrasi.. Ketiga, Model Kerja Sama Terbuka, Keempat, Model Kerja sama kelembagaan, dan Kelima, Model pelibatan eksekutif. Kata Kunci : Deradikalisasi Dan Peran Pemerintah Daerah, Pemolisian Masyarakat,Teroris
Fetched live from OpenAlex and de-inverted. Abstracts are not stored in this database: the inverted indexes are 8.6 GB of the frame’s 9.3 GB of text, and the host has 13 GB free.
Full frame distilled prediction
Teacher imitationNot calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. Learned from the 10,348 direct Codex labels and 10,348 direct Gemma labels. Candidate is the union of thresholded teacher heads; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels or direct frontier model labels.
Codex and Gemma teacher scores by category
| Category | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Metaresearch | 0.002 | 0.001 |
| Meta-epidemiology (narrow) | 0.002 | 0.001 |
| Meta-epidemiology (broad) | 0.002 | 0.001 |
| Bibliometrics | 0.000 | 0.001 |
| Science and technology studies | 0.005 | 0.003 |
| Scholarly communication | 0.002 | 0.002 |
| Open science | 0.002 | 0.001 |
| Research integrity | 0.001 | 0.002 |
| Insufficient payload (model declined to judge) | 0.000 | 0.000 |
Machine scores (provisional)
The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.
Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.
score_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from it