PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG SAAT OVERBOOKING FLIGHTS

Transportasi di Indonesia berkembang dengan pesat seiring dengan semakin majunya \nilmu pengetahuan dan teknologi transportasi. Moda transportasi angkutan udara \nbanyak dipilih menjadi alternatif paling efektif, efisien serta ekonomis karena harga \ntiket yang tidak terlalu mahal dan mudah didapat. Di sisi lain, pihak pengangkut atau \nmaskapai juga ingin mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan cara \nmemaksimalkan jumlah kursi pesawat yang dijual serta memperkecil kerugian dengan \ncara melakukan praktik overbooking flight. Overbooking flight pada dasarnya \nmerupakan praktik menjual kapasitas lebih dari yang tersedia serta meminimalkan \nkerugian dan biaya penjualan lain. Terdapat beberapa kemungkinan ketika maskapai \nmenerapkan praktik overbooking, salah satunya yaitu akan terjadi denied boarding \npassenger yang tidak mengizinkan penumpang untuk naik ke pesawat pada saat ia \nmelakukan check-in. ketika hal tersebut terjadi, maka kemungkinan besar penumpang \nakan mengalami keterlambatan atau pembatalan penerbangan. Penelitian ini \nmerupakan penelitian hukum yang disusun dengan menggunakan pendekatan \nperaturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. \nDari penelitian hukum ini, diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum secara \ninternasional bagi penumpang saat overbooking flights diatur dalam Konvensi \nMontreal 1999. Namun, ketentuan mengenai overbooking flights belum diatur secara \nspesifik. Pasal 19 Konvensi Montreal 1999 hanya mengatur mengenai delay yang \nmerupakan pemenuhan kontrak pengangkutan sebagian, untuk pembatalan \npenerbangan atau non-kinerja atas kontrak pengangkutan diatur oleh hukum nasional \nyang berlaku. Di lain sisi, ketentuan nasional mengenai overbooking flights pada \npenerbangan domestik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang \nPenerbangan, Peraturan Menteri Nomor PM 77 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri \nNomor PM 89 Tahun 2015. Keterlambatan penerbangan sendiri diatur dalam Pasal 9 \nPM Nonor 77 Tahun 2011 yang terdiri dari keterlambatan penerbangan, tidak \nterangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara dan pembatalan \npenerbangan. Dengan demikian penumpang yang tidak terangkut dengan alasan \nkapasitas pesawat udara termasuk dalam kategori keterlambatan dan berhak mendapat \nganti rugi dari pihak maskapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Jika pihak \nmaskapai tidak memberikan ganti rugi kepada penumpang selaku konsumen yang \ntelah dirugikan, maka berdasarkan ketentuan dalam PM 77 Tahun 2011 penumpang \ntersebut berhak untuk melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan sengketa. Di \nIndonesia, aturan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang \nNomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Terdapat dua macam penyelesaian sengketa dalam \nUUPK, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan (BPSK).

Fetched live from OpenAlex and de-inverted. Abstracts are not stored in this database: the inverted indexes are 8.6 GB of the frame’s 9.3 GB of text, and the host has 13 GB free.